Pers Mahasiswa AreaWednesday, 18 Oct 2017
Find Us on : RSS/Feed Facebook Twitter

Pakar Hukum UGM Kompak ‘Satu Suara’ Tolak Revisi UU KPK

- 23 March 2017, 05:03

images

PERSMAHASISWA.COM, YOGYAKARTA – Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terlepas dari suatu revisi. Soal rencana revisi UU KPK, Badan Keahlian DPR meminta masukan dari pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Para pembicara menyampaikan masukan satu suara, yakni menolak rencana revisi tersebut.

Seminar yang bertema ‘Menangkap Aspirasi Publik Mengenai Rencana Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK’ digelar di Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Sleman, Rabu (22/3/2017).

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk, Kepala Pusat Perancanagn UU Badan Keahlian DPR Inosentiussamsul, Guru Besar FH UGM Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, dan dua Dosen Hukum Administrasi Negara FH UGM Dr. Zaenal Arifin Mochtar dan Mahaarum Kusuma Pertiwi., SH. MA. M. Phil. Hadir dalam seminar tersebut.

Dalam seminar tersebut, Johnson menyampaikan bahawa latar belakang rencana revisi UU KPK adalah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang terus meningkat.

“Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Johnson.

Dengan izin dewan pengawas, Johnson menyampaikan bahwa soal penyadapan tetap bisa dilakukan oleh KPK. Hal itu pun menjadi salah satu point yang mendapat sorotan publik. Dia juga berpendapat penyadapan seharusnya bisa dipakai untuk mencegah seseorang melakukan korupsi.

Ino menjelaskan soal pelaksanaan penyadapan ada di Pasal 12A yang berbunyi, “Penyadapan dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Pada Pasal 12B disebutkan, dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Selanjutnya di Pasal 12D disebutkan, penyadapan dilaporkan kepada Pimpinan KPK secara berkala.

“Di pasal 12E, hasil penyadapan bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan tindak pidana korupsi. Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan,” tutur Ino.

Kemudian Zainal menambahkan bahwa soal penyadapan harus diatur di dalam undang-undang tersendiri. Karena putusan MK mengenai penyadapan sangat mungkin merupakan pembatasan hak asasi.

“Ini bukan soal KPK tidak boleh disentuh. Tapi yang terjadi selalu ada aksi dan reaksi. Revisi ini adalah tukar menukar program legislasi, ditukar dengan tax amnesty,” urai Zainal.

Uceng (sapaan akrab Zainal) mengingatkan adanya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang di dalamnya sudah sampai pada pembahasan penjebakan.

Eddy menegaskan penolakannya terhadap rencana revisi UU KPK. UU Korupsi masih bermasalah, banyak yang tidak sesuai dengan UNCAC, namun DPR justru mendahulukan rencana revisi UU KPK.

“KPK bukan lembaga ad hoc. Dia permanen. Yang justru saya idamkan, KPK menjadi lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Justru lebih penting dipikirkan soal pembentukan KPK di daerah, itu lebih urgent,” jelasnya.

Mahaarum menyampaikan di pasal 28 J (2) UUD 1945, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Menurur Maharun yang dikutip dari DetikNews 23/3/2017 bahwa: “Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” tuturnya.

DetikNews

-WDY-


Informasi Terkait artikel ini :